Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buleleng dan diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektoral. Kehadiran lintas instansi ini mencerminkan sinergi dan kolaborasi strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman hidrometeorologi yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 300.2.8/9333/SJ Tahun 2025 tentang kewaspadaan serta upaya mitigasi bencana di berbagai daerah. Melalui rapat ini, pemerintah daerah diperkuat kembali untuk meningkatkan respons cepat, penguatan koordinasi, serta penyusunan langkah penanggulangan bencana secara terpadu.

Dari hasil pembahasan, terdapat tiga poin utama yang menjadi catatan penting rapat, yakni:

1. Seluruh perwakilan kecamatan di Kabupaten Buleleng menyatakan komitmen untuk membentuk Kecamatan Tangguh Bencana sebagai langkah preventif sekaligus respon jangka panjang terhadap potensi bencana.

2. BPBD Kabupaten Buleleng akan melakukan permohonan resmi kepada OPD lintas sektoral untuk menyampaikan data nama by name by handphone, yang akan dimasukkan dalam SK Bupati sebagai bagian dari susunan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Buleleng.

3. Telah ditetapkan dua lokasi alternatif posko penanganan bencana, yaitu Kantor BPBD Kabupaten Buleleng dan Terminal Sangket, sebagai pusat koordinasi apabila terjadi situasi darurat.

Keterlibatan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dalam rapat ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan daerah, terutama mengingat sektor pariwisata kerap terdampak secara langsung oleh bencana alam. Sinergi antarlembaga diharapkan mampu mempercepat langkah mitigasi sekaligus meminimalkan dampak yang mungkin muncul bagi masyarakat maupun sektor ekonomi daerah.

Rapat ditutup dengan kesepakatan bersama untuk meningkatkan koordinasi dan respons cepat, demi mewujudkan Buleleng yang lebih tangguh, siap siaga, dan adaptif dalam menghadapi potensi bencana ke depan.