WNA di Perketat, FKDM Akan Di Bentuk dan Perkuat Satgas Pariwisata
Buleleng, 26 Juni 2025 — Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar Rapat Koordinasi Pemantauan Orang Asing yang dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB, dengan agenda utama membahas strategi dan upaya pengawasan terhadap keberadaan serta aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Buleleng. Rapat ini dihadiri oleh berbagai stakeholder penting, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Pariwisata, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Dalam rapat tersebut, salah satu isu utama yang mencuat adalah keberadaan seorang WNA asal Rusia yang diduga memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia (WNI) yang diterbitkan di Cianjur. WNA tersebut juga dilaporkan telah membeli aset di Desa Cempaga, Kabupaten Buleleng. Temuan ini memicu kekhawatiran dan dianggap sebagai persoalan serius yang berpotensi mengganggu ketertiban dan stabilitas keamanan di daerah.
Menanggapi hal ini, peserta rapat sepakat bahwa perlu dilakukan pemantauan yang lebih ketat dan menyeluruh terhadap aktivitas orang asing yang berada di wilayah Kabupaten Buleleng. Salah satu langkah strategis yang direncanakan adalah pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) pada tahun 2026. Forum ini nantinya akan menjadi wadah masyarakat dalam mengidentifikasi, mengantisipasi, dan melaporkan potensi ancaman dari keberadaan orang asing yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, Badan Kesbangpol juga mengajukan permintaan untuk dilibatkan secara aktif dalam tim satgas monitoring Percepatan Tata Kelola Usaha Jasa Pariwisata yang saat ini dijalankan oleh Dinas Pariwisata bersama OPD terkait lainnya. Keterlibatan Kesbangpol dinilai penting untuk memastikan aspek keamanan dan kewaspadaan sosial menjadi bagian integral dari tata kelola pariwisata di Kabupaten Buleleng.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng dalam keterangannya menyatakan bahwa koordinasi lintas sektor sangat penting dalam menghadapi dinamika keberadaan orang asing di daerah. "Kami berharap sinergi antar OPD dan pembentukan FKDM dapat memperkuat sistem deteksi dini serta meningkatkan ketertiban dan rasa aman di tengah masyarakat," ujarnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum awal dalam meningkatkan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan terhadap pentingnya pengawasan orang asing. Melalui pendekatan yang kolaboratif dan komprehensif, Pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen untuk menjaga keamanan wilayah serta mendukung terciptanya lingkungan pariwisata yang tertib, aman, dan berkelanjutan.
