Dispar Berkomitmen Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Sertifikasi Usaha
Kamis, (8/2), Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng melalui Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Seksi Sarana Pariwisata melakukan Pembinaan dan Pengawasan terkait sertifikasi usaha pariwisata di Puri Lumbung Cottages.
Bidang SDP yang dipimpin oleh I Putu Kusdianto, SE dan Seksi sarana pariwisata yang dipimpin oleh Nyoman Putra, S.Sos disambut baik oleh General Manager Puri Lumbung Cottages, Drs. Nyoman Bagiarta
Kepala Bidang SDP juga menyampaikan, " Kami dari Dispar melakukan pembinaan dan pengawasan terkait sertifikasi usaha pariwisata khususnya untuk Puri Lumbung Cottages agar memenuhi apa yang menjadi persyaratan usaha pariwisata".
General Manager Puri Lumbung Cottages juga menjelaskan," ini merupakan gagasan baru bagi pemerintah untuk memiliki kelayakan dan sertifikasi fasilitas hotel. kami sangat menyambut baik hal ini karena ini sangat diperlukan karena tanpa kualitas yang bagus, tamu tidak akan datang, dan perlu juga standar standar yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha pariwisata".
)
Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng melalui Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Seksi Sarana Pariwisata melakukan Pembinaan dan Pengawasan terkait sertifikasi usaha pariwisata di Puri Lumbung Cottages.
Bidang SDP yang dipimpin oleh I Putu Kusdianto, SE dan Seksi sarana pariwisata yang dipimpin oleh Nyoman Putra, S.Sos disambut baik oleh General Manager Puri Lumbung Cottages, Drs. nyoman Bagiarta
Kepala Bidang SDP juga menyampaikan, " Kami dari Dispar melakukan pembinaan dan pengawasan terkait sertifikasi usaha pariwisata khususnya untuk Puri Lumbung Cottages agar memenuhi apa yang menjadi persyaratan usaha pariwisata".
General Manager Puri Lumbung Cottages juga menjelaskan," ini merupakan gagasan baru bagi pemerintah untuk memiliki kelayakan dan sertifikasi fasilitas hotel. kami sangat menyambut baik hal ini karena ini sangat diperlukan karena tanpa kualitas yang bagus, tamu tidak akan datang, dan perlu juga standar standar yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha pariwisata".
