Forum Diskusi Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pengembangan Desa Wisata Ramah Perempuan
Kintamani, Bangli, 8 Desember 2024 – Kementerian Pariwisata mengadakan kegiatan Forum Diskusi Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Toya Devasya, Kintamani Bangli. Forum ini dihadiri oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, serta 28 pengelola Desa Wisata dari Kabupaten Buleleng dan Bangli.
Kegiatan ini bertujuan untuk membahas dan mengintegrasikan perspektif gender dalam pengembangan desa wisata ramah perempuan. Forum ini dibuka oleh R. Kurleni Ukar, M.Sc, selaku staff ahli reformasi birokrasi dan regulasi sekaligus Tim Koordinasi PUG Kementerian Pariwisata. Dalam sambutannya, Kurleni menegaskan pentingnya sinergitas dalam kebijakan dan program pariwisata yang memperhatikan kesetaraan gender.
“Kementerian Pariwisata mendukung penuh kebijakan yang mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan pariwisata. Tujuan forum ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang dinamika pengembangan desa wisata ramah perempuan, baik dari sisi perempuan yang terlibat maupun potensi pasarnya. Kami juga berharap dapat mendorong sinergitas program kerja pemangku kepentingan terkait PUG,” ungkap Kurleni.
Dalam forum ini, beberapa narasumber dihadirkan untuk memberikan pandangan dan pengalaman mereka. Narasumber tersebut antara lain Akademisi dari Poltekpar, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, serta Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata. Selain itu, hadir pula praktisi desa wisata seperti Ayu Puspa Wardani selaku Lead Project Klecung Eco-Village, Wayan Sumiarsa selaku pengelola Desa Wisata Penglipuran, dan Nyoman Nadiana selaku pengelola Desa Wisata Les yang dinobatkan sebagai Desa Wisata Terbaik pada ajang ADWI 2024.
Forum diskusi ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru dalam pengembangan desa wisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola desa wisata dalam menerapkan PUG.
