Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Terima Kunjungan Komisi 7 DPR RI dan Wamenpar dalam Serap Aspirasi RUU Perubahan Ketiga UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Badung, – Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos., M.Si., bersama dengan 25 Asosiasi dan Akademisi di Bali, menerima kunjungan dari Komisi 7 DPR RIdan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenpar) pada Kamis, 13 Februari 2025, di Hotel Padma Resort Legian, Badung. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka Serap Aspirasi terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 itentang Kepariwisataan.

Acara ini bertujuan untuk menggali berbagai masukan dan aspirasi dari pelaku industri pariwisata, akademisi, dan asosiasi terkait perubahan yang akan dilakukan pada undang-undang yang menjadi dasar pengelolaan sektor pariwisata di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, para peserta diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan dan saran mengenai aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembaruan regulasi yang akan berdampak besar pada perkembangan industri pariwisata tanah air.

Gede Dody Sukma Oktiva Askara selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, menyampaikan pentingnya peran daerah dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis pada kondisi nyata di lapangan. Ia juga menekankan perlunya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti asosiasi dan akademisi, dalam merumuskan kebijakan yang mendukung kemajuan pariwisata di seluruh Indonesia, termasuk Bali dan Buleleng.

Dalam pertemuan ini, Komisi 7 DPR RI dan Wamenpar juga menyampaikan rencana perubahan yang diusulkan dalam RUU tersebut, yang diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pariwisata Indonesia, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.

Proses serap aspirasi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan sektor pariwisata yang lebih baik dan berdampak positif bagi masyarakat luas. Pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Buleleng berharap dapat terus berkolaborasi dalam penyusunan kebijakan yang lebih mendalam dan relevan dengan kebutuhan sektor pariwisata di Bali dan Indonesia secara keseluruhan.