Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buleleng tahun 2023 dengan Tema “Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Buleleng tahun 2024”.
Admin dispar | 14 Desember 2023 | 54 kali
Kamis, 14 Desember 2023, bertempat di ruang rapat Bappeda Kab. Buleleng, Sekretaris Dinas Pariwisata, Putu Oka Sastra, SP.,MMA dan staf perencanaan mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buleleng tahun 2023 dengan Tema “Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Buleleng tahun 2024”.
Dalam sambutan pembukaannya Sekda Buleleng yang juga selaku Ketua TKPK Kabupaten Buleleng menyampaikan bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan juga memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan seperti akses kebutuhan minimum yakni kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi. Diperlukan strategi penanganan yang sistematis, terpadu, partisipatif dan berkelanjutan melalui pelibatan berbagai pihak yakni pemerintah, dunia usaha, masyarakat. Penangulangan kemiskinan merupakan isu nasional dan menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.
Lebih lanjut Sekda Buleleng menyampaikan terkait jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir trennya fluktuatif. Sesuai dengan data BPS Kabupaten Buleleng jumlah penduduk miskin tahun 2019 sebesar 34,26 ribu jiwa, dengan persentase tingkat kemiskinan 5,19% meningkat tahun 2020 sampai dengan 2022 menjadi 6,21% tahun 2022 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 41,68 ribu jiwa, peningkatan tersebut terjadi akibat fenomena pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya aktivitas cabang-cabang produksi barang dan jasa, sehingga mempunyai efek domino pada meningkatnya pengangguran, menurunnya daya beli, dan meningkatnya kemiskinan.
Namun di tahun 2023 tingkat kemiskinan Buleleng terjadi penurunan menjadi 5,85% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 39,52 ribu jiwa, ini mencerminkan adanya pemulihan kondisi ekonomi masyarakat yang membaik pasca pandemi, laju inflasi yang melandai, pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan penyaluran bantuan sosial terus berkelanjutan.
Kemudian lebih lanjut dipaparkan strategi penanganan kemiskinan oleh Kepala Bappeda Kab. Buleleng melalui mengurangi pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan penanganan kantong-kantong kemiskinan. Untuk itu diharapkan agar masing-masing anggota TKPK menyasar masyarakat miskin sesuai dengan kewenangannya masing-masing pada dokumen perencanaan perangkat daerah tahun anggaran 2024.
